(Dokumentasi Pribadi)
HALUAN MERDEKA – Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Sulawesi Tenggara kembali angkat suara soal pernyataan kontroversial salah satu anggota DPD RI asal Sultra berinisial UB, yang menuding Presiden Joko Widodo meresmikan “bandara ilegal” di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Ketua DPW AMAN Sultra, Firman Adhyaksa, menilai tuduhan tersebut sebagai narasi keliru yang tidak didukung bukti apa pun. Ia menegaskan bahwa seorang senator seharusnya memahami konsekuensi pernyataan publik, terutama yang menyangkut kepala negara.
“UB menyampaikan tuduhan yang tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang valid. Ini berbahaya karena bisa menciptakan opini sesat di tengah masyarakat,” ujar Firman.
Firman menyebut pernyataan tersebut berpotensi merusak kredibilitas lembaga DPD RI. Ia menilai, sebelum mengeluarkan pernyataan, seorang pejabat negara wajib melakukan verifikasi data dan mengutamakan etika politik.
“Kami meminta UB untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka. Kritik itu sah, tapi harus berbasis informasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
AMAN Sultra juga mengingatkan seluruh pejabat publik untuk bijak saat menanggapi isu-isu strategis. Mereka menegaskan akan terus mengawal penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan, terutama yang menyangkut tokoh nasional dan kepentingan publik.
