Gambar: Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JNMM) Saat Menggelar Aksi Demonstrasi di Kementerian ESDM. jakarta Pusat.
HaluanMerdeka.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JNMM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (13/11). Massa mendesak pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Pandu Urane Perkasa, perusahaan yang disebut terafiliasi dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis.
Dalam orasinya, massa menilai perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran serius terhadap aturan lingkungan dan kehutanan. Hal itu mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut adanya aktivitas perambahan hutan tanpa izin seluas 408,93 hektare di wilayah Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum JNMM Arin Fahrul Sanjaya menilai tindakan itu mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya penegakan hukum di sektor tambang.
“Bagaimana mungkin seorang mantan pejabat tinggi kepolisian memiliki perusahaan yang justru melanggar hukum dan merusak lingkungan? Kami mendesak Menteri ESDM segera mencabut IUP PT Pandu Urane Perkasa dan memproses hukum pemiliknya, Idham Azis,” tegas Arin di lokasi aksi.
Selain dugaan perambahan hutan, JNMM juga menyoroti belum dipenuhinya jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Mahasiswa menilai pembiaran terhadap perusahaan milik tokoh besar menunjukkan ketimpangan hukum yang mencederai rasa keadilan publik. Mereka juga menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya berjanji menertibkan tata kelola tambang dan menindak tegas pelanggar tanpa pandang bulu.
“Kami ingin melihat apakah Presiden Prabowo benar-benar menegakkan hukum tanpa pandang jabatan atau justru melindungi elite yang merusak lingkungan,” lanjut Arin.
Aksi berlangsung damai di bawah pengawalan kepolisian. Mahasiswa membawa berbagai spanduk bertuliskan “Cabut IUP PT Pandu Urane Perkasa Milik Idham Azis!”, “Stop Perusakan Hutan di Konawe Selatan!”, dan “Tegakkan Hukum Lingkungan Tanpa Tebang Pilih!”.
Jika tuntutan tak segera direspons, JNMM berencana melanjutkan aksi serupa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
