Pasuruan — Lembaga Pemerhati Transparansi dan Kebijakan Publik (PTKP) mendesak aparat penegak hukum dan Mabes polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris Philipus Kurnia Wijaya, SH., M.Kn. Desakan ini muncul setelah PTKP menilai adanya pelanggaran prinsip-prinsip dasar profesi notaris dalam sebuah perkara yang tengah mendapat perhatian publik.
Dalam keterangan resminya, perwakilan PTKP (Karim mahta ) menyebut bahwa pihaknya menyoroti sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
“Oleh karena itu, Notaris Philipus Kurnia Wijaya, SH., M.Kn., yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar tersebut, kami menilai sudah sepantasnya dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, dan/atau perdata,” ujar Karim dalam rilis resmi mereka.
PTKP menegaskan bahwa seruan ini bukan upaya untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan bentuk pengawasan publik agar setiap proses hukum berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
Selain mendesak pemeriksaan terhadap notaris terkait, PTKP juga meminta adanya evaluasi aparat, polres Pasuruan yang dianggap memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tersebut. Menurut mereka, evaluasi diperlukan guna memastikan bahwa setiap proses administrasi dan penegakan hukum dilakukan secara objektif serta tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Notaris Philipus Kurnia Wijaya maupun instansi pemerintah terkait belum memberikan tanggapan atas desakan tersebut. PTKP menyatakan akan terus memantau perkembangan dan siap memberikan data tambahan apabila diperlukan oleh aparat.
