 |
| Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) Saat Beraudiensi dengan perwakilan PT Djarum. Senin, 15 Desember 2025. Haluan merdeka. |
Nama Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, menjadi sorotan utama dalam aksi demonstrasi yang digelar Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) di depan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Senin (15/12/2025).
Mahasiswa mempertanyakan keputusan aparat penegak hukum yang tidak memberlakukan pencekalan terhadap Victor Rachmat Hartono, di tengah penyelidikan dugaan pengurangan kewajiban pajak yang menyeret PT Djarum.
Koordinator aksi, Daffariza Aditya, menyebut ketidakjelasan alasan hukum atas keputusan tersebut memicu tanda tanya di ruang publik. Menurutnya, langkah aparat perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan istimewa terhadap pimpinan korporasi besar.
“Ketika ada proses penyelidikan yang berjalan, publik wajar bertanya mengapa pencekalan tidak diterapkan. Transparansi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Daffariza dalam orasinya.
Dalam aksinya, massa menilai pencekalan kerap diterapkan kepada warga dalam berbagai kasus hukum. Karena itu, mereka meminta Kejaksaan Agung menjelaskan dasar pertimbangan tidak diberlakukannya langkah serupa terhadap Direktur Utama PT Djarum.
JMHI menegaskan tuntutan tersebut bukan bentuk penghakiman, melainkan dorongan agar penegakan hukum dilakukan secara setara dan akuntabel.
Selain berunjuk rasa, perwakilan mahasiswa juga melakukan audiensi dengan pihak PT Djarum. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pertanyaan diajukan, termasuk terkait pembayaran pajak perusahaan pada periode 2016–2020 serta alasan tidak dicekalnya Victor Rachmat Hartono.
Perwakilan PT Djarum menyatakan belum mengetahui secara detail perkara yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung. Pihak perusahaan menegaskan akan menunggu hasil penyelidikan dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
JMHI mendesak Kejaksaan Agung memberikan penjelasan resmi kepada publik terkait posisi hukum Direktur Utama PT Djarum. Mereka juga meminta agar tidak ada intervensi kepentingan dalam proses penegakan hukum.
Massa aksi menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan transparansi tidak dipenuhi.
