 |
| Ilustrasi Redaksi HaluanMerdeka |
Oleh: Dr Waode Nurmuhaemin. M.Ed
(Kolumnis, Pengamat Kebijakan Publik dan Research Fellow Kampus INTI Internasional Malaysia)
Iran sedang berdiri di sebuah persimpangan sejarah. Dalam beberapa bulan terakhir, negeri ini kembali diguncang gelombang protes luas yang bermula dari krisis ekonomi, inflasi tinggi, melemahnya nilai mata uang, serta meningkatnya beban hidup dan lalu berkembang menjadi tantangan terbuka terhadap legitimasi politik rezim. Apa yang terjadi bukan sekadar letupan kemarahan sesaat, melainkan akumulasi panjang dari kekecewaan sosial, dan politik, .
Protes di Iran bukan hal baru. Negara ini memiliki sejarah panjang demonstrasi besar, dari Gerakan Hijau 2009 hingga gelombang Woman, Life, Freedom pada 2022. Namun eskalasi terbaru menunjukkan pola yang semakin jelas: tuntutan ekonomi dengan cepat berubah menjadi tuntutan politik. Jalanan tidak lagi hanya berbicara soal harga kebutuhan pokok, tetapi soal siapa yang berhak memerintah dan atas dasar apa kekuasaan itu dipertahankan.
Respons negara pun mengikuti pola lama yaitu represi keras. Aparat keamanan dikerahkan secara luas, penangkapan massal dilaporkan, dan akses informasi dibatasi melalui pemutusan atau pembatasan internet. Dalam kondisi seperti ini, verifikasi independen menjadi sulit. Angka korban dan skala penindasan kerap berbeda antara laporan resmi, organisasi hak asasi, dan media internasional. Namun satu hal relatif konsisten dalam berbagai laporan: kekerasan negara meningkat seiring meluasnya protes, sementara ruang sipil menyempit drastis.
Di titik inilah bayang-bayang Arab Spring muncul, bukan sebagai peristiwa yang identik, melainkan sebagai trauma politik regional. Arab Spring 2010–2012 dimulai dengan harapan besar, namun berakhir pahit di banyak negara yaitu perang saudara, restorasi otoritarianisme, dan kehancuran institusi. Mesir menjadi simbol paling gamblang, rezim tumbang oleh desakan rakyat, lalu kekuasaan kembali dikonsolidasikan dengan tangan besi. Libya dan Suriah menunjukkan sisi paling gelap dari transisi yang gagal.
Iran tentu bukan negara Arab. Bahasa, sejarah, dan identitas politiknya berbeda. Namun secara pola sosial-politik, kemiripannya sulit diabaikan: gerakan akar rumput tanpa pemimpin tunggal, pergeseran tuntutan dari ekonomi ke sistemik, serta negara yang merespons dengan kekerasan demi menjaga stabilitas. Karena itu, Arab Spring hadir bukan sebagai label, melainkan sebagai peringatan tentang bagaimana krisis legitimasi bisa berujung panjang dan berdarah.
Situasi menjadi kian panas ketika Amerika Serikat meningkatkan tekanan diplomatik secara terbuka terhadap Teheran. Washington menyoroti perlakuan aparat Iran terhadap demonstran dan menyampaikan kecaman keras, disertai isyarat konsekuensi politik dan ekonomi lanjutan bila kekerasan negara terus berlanjut. Isu protes Iran pun tidak lagi sekadar persoalan domestik, melainkan masuk ke arena internasional dengan sorotan tajam.
Bagi Amerika Serikat, tekanan ini dibingkai sebagai pembelaan hak asasi manusia. Namun bagi rezim Iran, langkah tersebut dibaca sebagai campur tangan asing dan bagian dari strategi lama untuk melemahkan kedaulatan nasional. Narasi saling berhadap-hadapan pun mengeras dimana satu pihak mengklaim moralitas universal, sementara pihak lain menegaskan hak negara untuk menjaga stabilitas. Dalam kondisi seperti ini, ruang kompromi menyempit dan setiap konsesi domestik berisiko dipersepsikan sebagai tunduk pada tekanan luar.
Tekanan eksternal ini membawa dampak ganda di dalam negeri. Di satu sisi, sorotan internasional memberi energi moral bagi sebagian demonstran, yang merasa penderitaan mereka diakui dunia. Di sisi lain, tekanan asing justru dapat memperkuat sikap defensif rezim, memberi justifikasi tambahan bagi pengetatan keamanan dan pembatasan informasi. Paradoks ini pernah terlihat dalam banyak episode Arab Spring yaitu tekanan yang dimaksudkan untuk melindungi warga sipil kerap mempercepat polarisasi dan memperpanjang konflik.
Faktor eksternal memang memperumit situasi, tetapi menyederhanakan krisis Iran sebagai hasil intervensi asing adalah kekeliruan besar. Akar persoalannya bersifat domestik berupa krisis kepercayaan antara negara dan warga, stagnasi ekonomi yang berkepanjangan, serta generasi muda yang merasa masa depannya tertutup. Inilah inti persimpangan itu bukan sekadar antara protes dan ketertiban, tetapi antara kelanjutan status quo yang rapuh dan perubahan yang penuh risiko.
Pelajaran Arab Spring seharusnya jelas. Menunda perubahan tidak menghilangkan tuntutan dan hanya menumpuk energi untuk ledakan berikutnya. Sebaliknya, perubahan tanpa fondasi institusional juga berbahaya. Iran kini berdiri di antara dua bahaya tersebut. Bagaimana rezim merespons, apakah terus mengandalkan represi atau mulai membuka ruang reformasi nyata akan menentukan bukan hanya arah Iran, tetapi juga stabilitas kawasan yang lebih luas.
Karena itu, menyebut Iran sebagai “Arab Spring jilid dua” memang keliru secara historis. Namun menutup mata terhadap trauma Arab Spring juga berbahaya. Yang terjadi di Iran hari ini adalah pertarungan klasik antara negara yang ingin bertahan dan masyarakat yang menuntut masa depan.
*Penulis Adalah Kolumnis, Pengamat Kebijakan Publik dan Research Fellow Pada Kampus INTI Internasional Malaysia
