 |
| Konferensi pers Perwakilan Menristekdikti di istana Negara. |
Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup bersama para rektor dan guru besar perguruan tinggi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/01/26). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait arah pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan dan sumber daya manusia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan itu sengaja digelar tertutup karena Presiden ingin membahas berbagai hal teknis secara mendalam dengan para akademisi.
“Agenda kali ini memang bersifat tertutup karena banyak pembahasan teknis yang ingin disampaikan langsung oleh Presiden kepada para rektor dan guru besar,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis.
Menurut Prasetyo, dialog tersebut merupakan bagian dari peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam berdiskusi mengenai kondisi bangsa, tantangan geopolitik global, serta rencana strategis pemerintah ke depan.
Pertemuan itu dihadiri sekitar 1.200 undangan yang berasal dari kalangan rektor dan guru besar perguruan tinggi negeri maupun swasta dari berbagai daerah di Indonesia.
Prasetyo menegaskan pemerintah menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas karena dinilai menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi.
“Pendidikan menjadi salah satu pondasi utama. Selain mengejar swasembada pangan dan energi, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Presiden Prabowo dan para akademisi turut membahas percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter nasional. Saat ini, Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga medis yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 ribu orang.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan tinggi juga menjadi perhatian, mencakup kualitas dosen, penguatan sarana dan prasarana, serta tata kelola perguruan tinggi.
Pemerintah juga tengah mengkaji berbagai skema untuk menekan beban operasional perguruan tinggi negeri agar peningkatan kualitas pendidikan tidak berujung pada kenaikan biaya yang membebani mahasiswa dan masyarakat.
“Kami sedang menghitung kemungkinan agar perguruan tinggi bisa berkembang dan berkualitas tanpa menambah beban pembiayaan bagi mahasiswa maupun masyarakat,” pungkas Prasetyo.
