 |
| Zainal Arifin Mochtar saat penyampaian pidato pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM). Dokumentasi/Humas UGM. |
Yogyakarta – Suasana haru mewarnai pengukuhan Zainal Arifin Mochtar sebagai Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara Universitas Gadjah Mada (UGM). Akademisi yang akrab disapa Uceng itu tak kuasa menahan air mata saat menutup pidato pengukuhannya di Balai Senat UGM, Kamis (15/1/2026).
Ruang sidang yang dipenuhi undangan mendadak hening ketika Uceng berhenti sejenak di ujung pidato. Ia menyeka air mata saat mengenang sang ayah yang telah wafat. Bagi Uceng, capaian sebagai guru besar bukan semata prestasi akademik, melainkan penunaian janji kepada orang tuanya.
Uceng mengenang tahun 2017 sebagai fase terberat dalam hidupnya, ketika ayahnya berpulang. Kala itu, ia mengikat dua janji: merawat ribuan buku peninggalan ayahnya dan menuntaskan perjalanan akademik hingga mencapai jabatan profesor.
“Dua-duanya saya tunaikan,” ucapnya dengan suara bergetar.
Usai turun dari mimbar, Uceng langsung memeluk sang ibu, Zaitun Abbas. Tangis haru pun pecah, menutup prosesi pengukuhan akademikus yang dikenal vokal dan kritis terhadap kekuasaan tersebut.
Mengutip Pramoedya Ananta Toer, Uceng menegaskan gelar profesor bukanlah “batu yang jatuh dari langit”, melainkan hasil proses panjang yang penuh jatuh bangun. Ia mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membersamai perjalanan intelektualnya.
Lahir dan besar di Makassar, Uceng tumbuh di rumah sederhana dekat Stadion Mattoangin. Dari sanalah, kata dia, tumbuh kepekaan sosial serta minat pada hukum dan keadilan. Pengalaman berorganisasi turut membentuk jalan hidupnya, mulai dari Ketua OSIS SMAN 3 Makassar hingga Ketua Senat Fakultas Hukum UGM. Ia juga aktif di sejumlah pusat kajian dan organisasi masyarakat sipil, termasuk Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM.
Karier akademik Uceng dimulai di Fakultas Hukum UGM pada 2003. Ia kemudian meraih gelar Master of Laws dari Northwestern University, Amerika Serikat, pada 2006, serta menyelesaikan studi doktoral di UGM pada 2012. Dalam perjalanan kariernya, Uceng pernah menjabat Ketua Departemen Hukum Tata Negara FH UGM (2021–2025) dan menduduki sejumlah posisi strategis nasional, termasuk Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kemenkeu serta anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Dalam lima tahun terakhir, Uceng terlibat dalam belasan riset, menulis puluhan publikasi ilmiah, dan menerbitkan sejumlah buku. Namanya juga dikenal publik lewat film dokumenter Dirty Vote, yang mengulas dugaan rekayasa Pemilu 2024 dan mempertegas posisinya sebagai akademisi yang bersuara berbasis data dan argumentasi hukum.
Bagi Uceng, gelar profesor bukanlah puncak perjalanan. “Menjadi guru besar relatif hanya urusan administratif,” ujarnya. Yang lebih berat, menurut dia, adalah tanggung jawab intelektual dan keberpihakan pada kepentingan publik. Ia mendorong profesor mengambil peran sebagai intelektual organik yang menjaga nalar kritis masyarakat.
“Tanggung jawab itu kelak akan ditagih,” tegasnya.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir dan menyampaikan ucapan selamat. Ganjar Pranowo menilai Uceng konsisten menyuarakan kebenaran berbasis data dan keilmuan. Jusuf Kalla berharap pemikiran Uceng memberi arah bagi demokrasi Indonesia.
Uceng menutup pidatonya dengan refleksi singkat. Masa depan Indonesia, kata dia, sangat ditentukan oleh keberanian kaum terdidik dalam menjaga akal sehat publik
