 |
| Foto: Algi Latar, Koordinator Lintas Pemerhati KKN Indonesia. |
JAKARTA, 19 Februari 2026 – Lintas Pemerhati KKN Indonesia secara resmi menyatakan sikap atas mencuatnya dugaan praktik pengondisian proyek strategis pangan senilai Rp 695 miliar di lingkungan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Kasus yang kini tengah dipantau melalui tahap penyelidikan awal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diduga melibatkan skema penunjukan langsung yang menyalahi prinsip transparansi.
Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat (dumas), proyek tahun anggaran 2025 tersebut diberikan kepada dua entitas swasta, yakni PT Indoraya Multi Internasional (Rp 375 miliar) dan PT Nagatama Septa Persada (Rp 320 miliar). Temuan di lapangan mengindikasikan adanya pola single beneficiary scheme, di mana saudari Shoraya Lollyta Octaviana diduga kuat sebagai pengendali tunggal di balik kedua perusahaan penerima proyek tersebut.
"Kami mengecam keras segala bentuk kartel usaha dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek pangan nasional. Ini menyangkut hajat hidup rakyat, bukan ajang bagi-bagi proyek untuk kelompok tertentu," ujar Algi Latar, Koordinator Lintas Pemerhati KKN Indonesia.
Dalam pernyataan sikapnya, Lintas Pemerhati KKN Indonesia mendesak KPK dan instansi terkait untuk:
1. Menelusuri beneficial ownership (pemilik manfaat) kedua perusahaan tersebut.
2. Mengusut adanya dugaan konflik kepentingan dan relasi personal yang memengaruhi proses bisnis.
3. Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh sistem pengadaan di PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Sebagai bentuk kontrol publik, Lintas Pemerhati KKN Indonesia juga mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor PT Indoraya Multi Internasional pada Senin, 23 Februari 2026, guna menuntut klarifikasi dan transparansi.
