 |
| Foto: Brimob Sumber (CCN Indonesia) |
JAKARTA - Aspirasi Milenial Maluku Indonesia (AMMI) mendesak Polda Maluku untuk memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap aksi represif yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob Maluku terhadap AT (14) hingga meninggal dunia, pada 19 Februari 2026.
Rovly A. Rengirit, S.H, Sekretaris Aspirasi Milenial Maluku Indonesia (AMMI) mengecam tindakan represif dan brutalitas oknum Brimob yang menewaskan seorang remaja bernama Arianto Tawakal berusia 14 tahun hingga meregang nyawa di Tual, Maluku Tenggara. Rovly yang rupakan putera daerah Tual, mendesak Polri untuk mengusut peristiwa keji tersebut hingga tuntas.
"Pertama, saya sebagai putera asli Tual, mendesak agar segera jatuhkan sanksi berat terhadap pelaku. kedua, agar tarik seluruh anggota Brimob yang ada di Kota Tual." ujar Rovly A. Rengirit, S.H (23/02/2026)
selain itu, advokat asal Tual ini juga meminta agar proses hukum terhadap pelaku (Brimob) dilakukan secara transparan dan tidak di tutup-tutupi.
"Kami belajar dari pengalaman, setiap anggota polri yang represif hanya dapat sanksi demosi. ini terkesan Polri seperti melindungi penjahat dan pembunuh." tandas Rovly
selain itu, Koordinator AMMI, Fauzan Ohorella, meminta agar reformasi budaya polri segera di selesaikan. menurutnya, insiden yang libatkan anggota polri tidak secara cepat di tanggapi oleh pucuk pimpinan.
"Kita masih di fase No Viral No Justice. hal ini yang kemudian harus diperhatikan betul dalam soalan reformasi budaya institusi. agar kedepan, bukan karena sosial media, pimpinan baru tahu kasusnya." pungkas Fauzan Ohorella
Fauzan juga menambahkan, bahwa insiden di Tual, Maluku Tenggara itu terjadi pada Kamis , 19 Februari dini hari. sedangkan reaksi institusi baru dilakukan empat hari setelah viral di sosial media.
"Saya duga ada upaya untuk menutupi dan melindungi pelaku ini. karena tindakan baru dilakukan setelah beberapa hari. Kami minta agar evluasi Kapolres Kota Tual dan Kapolda Maluku, bila perlu copot." tegas Fauzan
Sebagai penutup, Rovly juga meminta, jika reformasi budaya polri harus menyasar pada pucuk pimpinan (Kapolri) maka harus ada pergantian. menurutnya, ini bukan tendensi, tapi kekhawatiran dan kepedulian dia terhadap institusi Polri.
"Memang betul, dari pimpinan ke pimpinan tidak akan pengaruhi sistem Polri. namun etika dan moral pimpinan harus peka terhadap tindakan represif yang di alami masyarakat."
"Jangan sampai, tagline Presisi Kapolri Listyo Sigit ini hanya jadi logo dan tempelan di pamflete dan spanduk di setiap markas kepolisian."{.}
