Ad
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ad

KRISIS TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA: DUGAAN PEMOTONGAN GAJI BPD DAN TERTUTUPNYA PENGELOLAAN DANA DESA SIWAR


Maluku- Desa Siwar, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan – Isu dugaan pemotongan gaji Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kini berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, yakni dugaan tidak transparannya pengelolaan dana desa dalam setiap kegiatan fisik maupun non fisik. Kondisi ini memicu keprihatinan di tengah masyarakat.

Abd rauf mengatakan, persoalan ini bukan hanya soal hak keuangan BPD, tetapi menyangkut fungsi pengawasan yang seolah tidak berjalan. Ia menyebut terdapat dugaan bahwa BPD tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan desa.

 menurut nya, dalam beberapa kegiatan fisik maupun non fisik yang telah selesai dilaksanakan, BPD tidak mengetahui secara pasti berapa total anggaran yang digunakan dan bagaimana rincian realisasinya. Bahkan, terdapat dugaan bahwa BPD tidak pernah dipanggil secara resmi untuk membahas laporan akhir atau pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

 Jika benar BPD tidak dilibatkan dan tidak mengetahui hasil akhir penggunaan anggaran, maka patut diduga ada persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan desa. BPD adalah lembaga pengawas, bukan penonton.

Ia menambahkan bahwa kondisi ini berpotensi melemahkan sistem checks and balances di tingkat desa. Ketika lembaga pengawas tidak diberikan akses informasi, maka transparansi menjadi dipertanyakan. Situasi seperti ini, menurutnya, dapat menimbulkan asumsi publik tentang adanya praktik pengelolaan anggaran yang tertutup.

Maka kami mendesak agar Kepala Desa Siwar segera membuka laporan realisasi anggaran setiap kegiatan secara rinci dan melibatkan BPD secara aktif dalam proses evaluasi. Transparansi, katanya, bukan sekadar formalitas, tetapi kewajiban yang melekat dalam pengelolaan dana publik.

Abd rauf juga mendorong Inspektorat Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan penelusuran administratif guna memastikan bahwa seluruh kegiatan desa telah dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial demi menjaga integritas pemerintahan Desa Siwar agar tetap transparan dan akuntabel.

Abdul Rauf Solissa

Mahasiswa dan pemuda 

Desa siwar kecematan ambalau

Baca Juga
Berita Terbaru
  • KRISIS TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA:  DUGAAN PEMOTONGAN GAJI BPD DAN TERTUTUPNYA PENGELOLAAN DANA DESA SIWAR
  • KRISIS TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA:  DUGAAN PEMOTONGAN GAJI BPD DAN TERTUTUPNYA PENGELOLAAN DANA DESA SIWAR
  • KRISIS TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA:  DUGAAN PEMOTONGAN GAJI BPD DAN TERTUTUPNYA PENGELOLAAN DANA DESA SIWAR
  • KRISIS TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA:  DUGAAN PEMOTONGAN GAJI BPD DAN TERTUTUPNYA PENGELOLAAN DANA DESA SIWAR
  • KRISIS TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA:  DUGAAN PEMOTONGAN GAJI BPD DAN TERTUTUPNYA PENGELOLAAN DANA DESA SIWAR
  • KRISIS TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA:  DUGAAN PEMOTONGAN GAJI BPD DAN TERTUTUPNYA PENGELOLAAN DANA DESA SIWAR