Jakarta, 23 April 2026 — Area sekitar Mabes Polri tampak berbeda dari biasanya. Puluhan banner terpasang dengan pesan tegas yang ditujukan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Banner tersebut berisi permintaan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelayanan di Samsat Kelapa Dua, Tangerang.
Aksi pemasangan banner ini diketahui dilakukan oleh pengurus pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI) sebagai bentuk kritik sosial terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya dalam sektor administrasi kendaraan bermotor. Dalam pernyataannya, PP-PMI menilai perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Samsat.
PP-PMI secara khusus mendorong agar pemeriksaan mencakup berbagai aspek pelayanan, mulai dari proses cek fisik kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN 1 dan BBN 2), hingga prosedur mutasi kendaraan antar daerah. Mereka menilai, tahapan-tahapan tersebut rawan praktik pungutan liar apabila tidak diawasi secara ketat.
“Ini adalah bentuk kritik sosial agar Paminal dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih jelas dan terukur. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan di Samsat benar-benar bebas dari pungli dan tidak ada diskriminasi, baik terhadap wajib pajak pribadi maupun masyarakat yang menggunakan jasa biro,” demikian disampaikan dalam keterangan PP-PMI.
Lebih lanjut, PP-PMI menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar simbolik. Dalam sambungan telepon, Ketua Umum PP-PMI, Ali Rumoma, memastikan bahwa pihaknya akan melanjutkan aksi dengan turun langsung ke jalan.
“Aksi lanjutan akan kami lakukan pada hari Selasa, 28 April 2026, sebagai bentuk komitmen kami dalam mengawal pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan,” tegasnya.
Aksi ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap pelayanan Samsat di berbagai daerah. Desakan terhadap Propam Mabes Polri untuk turun tangan dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga integritas institusi serta memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan negara tetap terjaga.
