Jakarta – Sejumlah massa yang mengatasnamakan pengurus pusat Perkumpulan mahasiswa Indonesia (PP-PMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, dengan membawa tuntutan agar dilakukan evaluasi terhadap pengangkatan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Bengkulu.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi secara damai dengan membentangkan spanduk serta menyampaikan orasi yang berisi permintaan kepada Kapolri agar menaruh perhatian terhadap proses pengangkatan pejabat strategis di lingkungan Polri. Menurut PP-PMI, setiap proses mutasi dan promosi jabatan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip profesionalisme.
Koordinator aksi PP-PMI menyampaikan bahwa pengangkatan Dirlantas Polda Bengkulu perlu mendapat penjelasan apabila terdapat informasi atau dugaan yang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Mereka meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri maupun Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri untuk memastikan seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi secara konstitusional. Harapan kami, Kapolri memberikan perhatian terhadap setiap masukan masyarakat demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar koordinator aksi dalam orasinya.
PP-PMI juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri menelaah setiap informasi atau laporan yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut mereka, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hal tersebut juga penting untuk dijelaskan kepada masyarakat demi menghindari berkembangnya spekulasi.
Dalam pernyataannya, PP-PMI menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan penyampaian aspirasi yang dijamin oleh konstitusi dan dilakukan secara damai. Organisasi itu menyatakan menghormati asas praduga tak bersalah serta menyerahkan penilaian atas setiap informasi kepada mekanisme resmi yang berlaku di internal Polri.
PP-PMI menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan meminta adanya klarifikasi dan evaluasi apabila memang ditemukan hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut sesuai mekanisme internal Polri.
Selain itu, massa berharap Polri terus memperkuat komitmen terhadap prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), sehingga setiap kebijakan mutasi maupun promosi jabatan dapat diterima publik sebagai proses yang objektif dan berintegritas.
Dalam aksi tersebut, PP-PMI menyampaikan beberapa tuntutan yang bertuliskan:
"COPOT DITLANTAS POLDA NENGKULU KARENA PERNAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL
Aksi tersebut berlangsung dengan tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian. Hingga aksi selesai, belum terdapat tanggapan resmi dari Mabes Polri mengenai tuntutan yang disampaikan PP-PMI.
