Ambon, 17 Agustus 2026 — Memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Aktivis Maluku **Muhammad Loilatu** menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat di Provinsi Maluku. Menurutnya, kemerdekaan harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, keadilan ekonomi, pelayanan publik yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
Muhammad Loilatu menilai sejumlah persoalan di Maluku menunjukkan bahwa pembangunan nasional belum sepenuhnya memberikan dampak yang setara bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, khususnya wilayah kepulauan.
“81 tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum refleksi. Kita perlu bertanya, apakah kemerdekaan dan pembangunan sudah benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di pulau-pulau kecil di Maluku?” ujar Muhammad Loilatu.
# IPM dan Pemerataan Pembangunan
Muhammad menyoroti persoalan pembangunan manusia di Maluku. Ia menyebut berdasarkan data yang digunakannya, IPM Maluku tahun 2025 berada di angka *71,32*, sementara rata-rata nasional berada pada angka *73,92*.
Menurutnya, kesenjangan tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan dan daya beli.
“Pembangunan manusia harus menjadi prioritas. Masyarakat di wilayah kepulauan tidak boleh mendapatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih rendah hanya karena persoalan geografis,” katanya.
# Kekayaan Alam Belum Sepenuhnya Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan
Maluku dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, terutama sektor perikanan dan komoditas rempah seperti pala serta cengkih. Namun, Muhammad menilai potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.
Ia mendorong pemerintah mempercepat pembangunan industri pengolahan di Maluku sehingga komoditas daerah tidak hanya keluar dalam bentuk bahan mentah.
“Maluku memiliki potensi yang luar biasa. Tetapi jangan sampai Maluku hanya menjadi pemasok bahan mentah sementara nilai tambah dan industrinya berkembang di daerah lain. Hilirisasi harus hadir di Maluku dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain hilirisasi, persoalan biaya logistik juga menjadi perhatian. Karakter Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat konektivitas antarpulau menjadi faktor penting dalam menentukan harga barang dan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas program Tol Laut, subsidi angkutan, serta rute kapal perintis agar distribusi kebutuhan pokok ke wilayah kepulauan semakin merata.
#Soroti Tata Kelola Pemerintahan
Muhammad Loilatu juga menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan dan integritas birokrasi di daerah.
Ia meminta setiap dugaan korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan anggaran maupun dugaan manipulasi dalam proses seleksi aparatur negara yang muncul di sejumlah daerah di Maluku diperiksa secara profesional oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
“Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, harus diperiksa secara transparan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena adanya dugaan penyimpangan yang tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.
Menurut Muhammad, birokrasi yang bersih, transparan dan berbasis merit merupakan fondasi penting untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.
#Empat Tuntutan untuk Pemerintah
Atas berbagai persoalan tersebut, Muhammad Loilatu menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
*Pertama*, mempercepat hilirisasi industri di Maluku dengan membangun sentra pengolahan hasil perikanan, pala, cengkih, dan komoditas unggulan lainnya.
*Kedua*, melakukan evaluasi terhadap sistem logistik dan Tol Laut, termasuk subsidi serta rute kapal perintis, guna menekan disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah.
*Ketiga*, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran di Maluku sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
*Keempat*, memperkuat kebijakan otonomi daerah dan transfer fiskal berbasis data dengan mempertimbangkan karakter geografis serta tingkat kerentanan wilayah kepulauan.
Muhammad menegaskan, kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Maluku dan Indonesia.
“Kami mencintai Indonesia. Karena itu, kami ingin pembangunan Indonesia benar-benar adil. Kritik bukan berarti anti-pemerintah, tetapi merupakan bentuk kontrol masyarakat agar janji kemerdekaan dapat diwujudkan secara nyata,” katanya.
Ia berharap momentum HUT ke-81 RI menjadi titik evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat pembangunan di kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku.
“Merdeka bukan hanya mengibarkan bendera. Merdeka adalah ketika anak Maluku bisa sekolah, berobat, bekerja, dan hidup layak di tanahnya sendiri.** Maluku harus maju dan Indonesia harus adil,” pungkas *Muhammad Loilatu, Aktivis Maluku*.
