*Jakarta, 13 Agustus 2026* — Masyarakat Indonesia Bers suara (MIB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (13/8/2026), untuk menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi asing yang dinilai berpotensi memengaruhi arah pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan 5G nasional.
Dalam aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 50 massa tersebut, MIB menyoroti perjanjian *ART* dan meminta DPR RI serta pemerintah memastikan setiap kebijakan terkait pengembangan teknologi nasional tetap berada dalam kendali dan kepentingan Indonesia.
Korlap aksi, *Ahmad Souwakil*, menegaskan bahwa pembangunan jaringan 5G tidak semata-mata berkaitan dengan infrastruktur telekomunikasi, tetapi merupakan bagian penting dari masa depan ekonomi digital, transformasi industri, keamanan infrastruktur, serta pemerataan konektivitas nasional.
“Indonesia adalah negara berdaulat. Karena itu, arah pembangunan teknologi nasional, termasuk penentuan mitra dan vendor infrastruktur 5G, harus ditentukan berdasarkan kepentingan nasional, bukan karena tekanan ataupun kepentingan geopolitik negara lain,” ujar Ahmad Souwakil dalam keterangannya.
Menurut MIB, pemilihan vendor infrastruktur 5G harus dilakukan secara objektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Penilaian harus didasarkan pada efisiensi harga, kualitas dan kemampuan teknis, keamanan, kesiapan investasi, serta kemampuan membangun dan mengembangkan infrastruktur di Indonesia.
MIB juga menilai tidak boleh terdapat vendor yang disingkirkan semata-mata karena tekanan politik, maupun vendor yang diberikan keistimewaan karena kepentingan geopolitik pihak asing.
“Indonesia bukan arena perebutan pengaruh teknologi negara lain. Siapa pun yang menjadi mitra dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional harus ditentukan oleh Indonesia sendiri berdasarkan manfaat, kualitas, keamanan, kemampuan teknis, dan kepentingan rakyat,” tegas Ahmad.
Lebih lanjut, MIB mendesak DPR RI meningkatkan fungsi pengawasan terhadap setiap keputusan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan teknologi strategis. Pemerintah juga diminta memastikan kepentingan industri dalam negeri, perlindungan konsumen, kebutuhan pelaku usaha, dan keberlanjutan ekonomi digital tidak dikalahkan oleh tekanan eksternal.
Dalam aksi tersebut, MIB membawa sejumlah tuntutan, di antaranya menolak intervensi Amerika Serikat dalam pembangunan 5G Indonesia melalui perjanjian ART yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan digital; memastikan ART tidak menjadi instrumen yang membatasi kemandirian teknologi Indonesia; serta meminta pemerintah menentukan sendiri arah masa depan teknologi nasional.
MIB juga mendesak agar proses pemilihan vendor 5G dilakukan berdasarkan efisiensi harga, kualitas teknis, keamanan, dan kesiapan investasi, bukan berdasarkan tekanan geopolitik.
Selain itu, MIB meminta DPR dan pemerintah memastikan proses seleksi vendor berlangsung adil, transparan, objektif, dan akuntabel serta tidak mengorbankan prinsip persaingan usaha yang sehat.
MIB turut mendesak DPR RI untuk **meninjau perjanjian ART yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional dalam agenda sidang tahunan**, serta memastikan pemerintah tidak mengambil kebijakan yang dapat mengurangi kedaulatan digital Indonesia.
“DPR harus menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Isu 5G merupakan isu strategis yang menyangkut masa depan ekonomi, keamanan, dan kedaulatan digital Indonesia. Jangan sampai kebijakan teknologi nasional ditentukan oleh tekanan pihak asing,” kata Ahmad Souwakil.
Di akhir aksi, MIB menyampaikan sejumlah seruan, antara lain:
“Merdeka dari Kolonialisme Digital! Indonesia Berdaulat!”
“5G untuk Rakyat, Bukan untuk Kepentingan AS!”
“Jangan Tunduk pada Tekanan AS!
“Tolak ART, Jaga Kedaulatan Digital Indonesia!”
“5G Tanpa Tekanan, Indonesia Bebas!”
MIB menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur digital nasional agar setiap keputusan strategis tetap mengutamakan kepentingan rakyat, kemandirian teknologi, persaingan yan
g sehat, dan kedaulatan Indonesia.
