 |
| Gambar: aksi Mahasiswa dari aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor atau GMPB menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK RI. Pada Kamis 3/9/26 |
JAKARTA, 3 September 2026 - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor atau GMPB menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK RI. Mereka menuntut lembaga antirasuah mengusut secara menyeluruh dugaan korupsi pemotongan Upah Pungut serta Insentif pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bappenda Kabupaten Bogor.
Aksi ini digelar sebagai bentuk kontrol sosial agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata, melainkan menelusuri seluruh pihak yang terlibat beserta aliran dananya. Desakan ini menguat setelah KPK melakukan penggeledahan di kantor Bappenda serta BKPSDM Kabupaten Bogor.
Ketua GMPB, M. Ikbal, menegaskan KPK tidak boleh berhenti pada pihak tertentu saja. Seluruh aliran dana harus ditelusuri — siapa yang menerima, siapa yang menikmati, hingga siapa yang memberi perintah.
“Kami mendukung penuh KPK RI mengusut tuntas dugaan tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup, segera tetapkan pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya di lokasi aksi.
GMPB memperingatkan agar tidak ada sikap menutup-nutupi atau memilih-milih pihak yang diproses. Jangan hanya menjadikan satu-dua orang sebagai tumbal, sementara aktor intelektual justru tidak tersentuh.
“Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena jabatan, kedekatan, maupun pengaruh tertentu. Jangan ada maen mata dalam penegakan hukum,” tegas Ikbal.
Pihaknya juga mendorong pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara menyeluruh di lingkungan Pemkab Bogor. Kasus ini harus menjadi alarm bagi seluruh elemen masyarakat untuk membersihkan praktik KKN di Bumi Tegar Beriman.
GMPB menegaskan akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas dan terang-benderang. Menjaga Kabupaten Bogor dari korupsi bukan hanya tugas penegak hukum, melainkan tanggung jawab semua pihak. Seluruh yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
