JAKARTA — Momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat penting bagi generasi muda untuk mengambil peran nyata dalam menjaga demokrasi, memperkuat kemandirian ekonomi, dan mengawal kepentingan publik. Peran pemuda dinilai tidak cukup berhenti pada penyampaian kritik, tetapi harus diwujudkan melalui gagasan, integritas, dan solusi konkret bagi persoalan bangsa.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Peran Pemuda dalam Menjaga Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi-Politik Nasional” yang diselenggarakan Institute of Democracy and Education (IDE) pada 28 Oktober 2026 di Jakarta.
Direktur IDE, Harry Gunawan, dalam pengantarnya menekankan pentingnya menerjemahkan semangat Sumpah Pemuda ke dalam partisipasi nyata dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan nasional.
Menurutnya, generasi muda perlu memperkuat kapasitas intelektual, menjaga integritas, serta memiliki tanggung jawab sosial untuk mempertahankan persatuan sekaligus mendorong perubahan yang konstruktif.
Diskusi tersebut menghadirkan Umar Maico, mahasiswa Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia; Iwan, Ketua Umum HIPMI PT Universitas Negeri Jakarta; serta Asroful Anam, Wakil Direktur Bidang Ekraf BAKORNAS LEMI PB HMI.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah tantangan demokrasi di tengah derasnya arus informasi digital. Penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi di media sosial dinilai membutuhkan kemampuan masyarakat untuk memilah informasi secara kritis.
Umar Maico menyoroti pentingnya kesadaran informasi dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga stabilitas nasional.
Ia menegaskan bahwa generasi muda tidak hanya dituntut kritis terhadap informasi, tetapi juga harus mampu memverifikasi fakta dan memahami konsekuensi dari informasi yang disebarluaskan.
“Kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan kesadaran kebangsaan,” demikian penekanan Umar dalam diskusi tersebut.
Namun, penguatan literasi digital juga perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan keterbukaan ruang publik. Stabilitas nasional, dalam konteks demokrasi, tidak semestinya dipisahkan dari hak masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Karena itu, pemuda diharapkan tidak sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu berkontribusi membangun ekosistem komunikasi yang sehat, rasional, dan bertanggung jawab.
Selain persoalan demokrasi, diskusi IDE turut menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi sebagai bagian dari kontribusi generasi muda terhadap pembangunan nasional.
Kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital dinilai membuka peluang bagi pemuda untuk melahirkan inovasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses permodalan dan kesenjangan kompetensi hingga persoalan ketersediaan lapangan kerja dan ketidakpastian ekonomi.
Iwan, Ketua Umum HIPMI PT Universitas Negeri Jakarta, menekankan bahwa keberhasilan kewirausahaan tidak semata-mata diukur dari keuntungan yang diperoleh.
Menurutnya, usaha yang dibangun generasi muda juga harus mampu membuka peluang kerja, menciptakan nilai tambah, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pandangan tersebut menempatkan kewirausahaan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar sarana mencapai keberhasilan individual. Untuk mewujudkannya, pengembangan kapasitas pemuda perlu didukung peningkatan kompetensi, akses terhadap sumber daya, serta ekosistem usaha yang memadai.
Persoalan lain yang mengemuka adalah independensi organisasi kepemudaan dan gerakan mahasiswa dalam mengawal perubahan sosial-politik.
Organisasi pemuda dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama melalui fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Namun, peran tersebut membutuhkan integritas, kapasitas intelektual, dan keberanian untuk menyampaikan evaluasi secara kritis.
Asroful Anam, Wakil Direktur Bidang Ekraf BAKORNAS LEMI PB HMI, menekankan bahwa organisasi kepemudaan dan mahasiswa harus mempertahankan independensi serta daya kritisnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Gerakan pemuda tidak boleh berhenti pada kritik, tetapi perlu menghadirkan argumentasi yang kuat, gagasan alternatif, dan solusi konkret bagi persoalan masyarakat,” demikian penekanannya.
Dengan demikian, gerakan mahasiswa tidak cukup hanya menjadi ruang konsolidasi aspirasi. Organisasi kepemudaan juga perlu berperan sebagai wadah pendidikan politik, pengembangan kepemimpinan, dan pembentukan tanggung jawab kewargaan.
Kritik terhadap kebijakan publik harus disertai pemahaman terhadap substansi persoalan serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut penting agar gerakan pemuda mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Diskusi publik IDE menegaskan bahwa demokrasi, stabilitas nasional, kemandirian ekonomi, dan independensi gerakan kepemudaan merupakan persoalan yang saling berkaitan.
Menghadapi tantangan tersebut, generasi muda membutuhkan lebih dari sekadar idealisme. Penguatan kapasitas, kolaborasi lintas sektor, literasi digital, pendidikan publik, kewirausahaan, serta pengawasan kebijakan secara demokratis menjadi sejumlah langkah yang dapat dikembangkan.
IDE mendorong penguatan ruang dialog yang mempertemukan perspektif strategis, ekonomi, dan gerakan sosial untuk memperluas pemahaman mengenai peran pemuda dalam menjaga demokrasi dan stabilitas ekonomi-politik nasional.
Peringatan Sumpah Pemuda pun diharapkan tidak berhenti pada seremoni tahunan, melainkan menjadi momentum untuk mengevaluasi kontribusi generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Semangat persatuan yang diwariskan pada 1928 perlu diwujudkan melalui konsistensi menjaga integritas, memperkuat kapasitas, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Pemuda bukan sekadar pewaris masa depan, melainkan bagian dari kekuatan yang turut menentukan arah perubahan Indonesia hari ini.
